Judul Film: Djakarta 1966
Sutradara: Arifin C. Noer
Produser: G. Dwipayana
Penulis Skenario: Arifin C. Noer, Bur Rasuanto
Genre: Drama, sejarah
Tahun Rilis: 1989
Durasi: 144 menit
Perusahaan Produksi: PPFN
Pemeran: Umar Kayam, Amoroso Katamsi
FRESH.SUAKAONLINE.COM — Fresh Reader mungkin sudah tidak asing lagi dengan film “Penumpasan Pengkhianatan G30SPKI” (1984) yang setiap tahunnya selalu tayang di saluran televisi nasional. Namun, tahukah Fresh Reader bahwa film itu memiliki lanjutan? Secara tidak langsung, “Djakarta 1966” merupakan sekuel dari film tersebut. Sama-sama disutradarai oleh Arifin C. Noer, “Djakarta 1966” membawa penonton pada peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Supersemar yang terjadi setelah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) merupakan titik balik yang penting dalam perpolitikan Indonesia. Lewat “Djakarta 1966”, film ini menggiring penonton pada sebuah pertanyaan historis, mengapa pergantian presiden dari Soekarno pada Soeharto dapat terjadi?
“Djakarta 1966” mengambil latar waktu Januari hingga Maret 1966. Film ini diawali dengan penggambaran kota Jakarta yang mencekam pasca GS30SPKI. Atas situasi yang memanas inilah, para mahasiswa yang berbasis di Universitas Indonesia (UI) kompak mogok kuliah demi turun dalam aksi demonstrasi. Mereka yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) itu melayangkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), penurunan harga bahan pokok, serta perombakan kabinet.
Meskipun KAMI mengkritik Soekarno (Umar Kayam) yang tak kunjung membubarkan PKI, dalam film ini, ia dideskripsikan sebagai presiden yang anti kritik. Alih-alih menghiraukan kritik itu, ia malah ingin mempertahankan PKI agar Nasionalisme, Agama, Komunisme (Nasakom) yang diinisiasinya tetap eksis. Soekarno juga berasumsi bahwa demo terjadi demi menggoyangkan kursi kekuasaannya, sehingga ia mengundang sepuluh mahasiswa untuk menemuinya, dan mengimbau mereka supaya berhenti memaki menteri-menterinya.
Soekarno lantas menantang, siapa pun yang mampu menurunkan harga bahan pokok, niscaya akan ia siapkan kursi menteri untuk diduduki. Adegan itu mempertegas Soekarno yang diperlihatkan sebagai karakter yang enggan menerima kritikan. Di sisi lain, Soeharto (Amoroso Katamsi) diceritakan sebagai sang penyelamat. Karakterisasi ini ditunjukkan dengan adegan Soeharto yang mengingatkan Soekarno agar mendahulukan kepentingan negara dan memprioritaskan pembenahan masalah sebelum menghentikan demonstrasi.
Apakah karakterisasi itu keliru? Soekarno yang dipertunjukkan sebagai antagonis tidak sepenuhnya salah. Di akhir masa jabatannya, Soekarno memang kontroversial. Adapun Soeharto, ia dipertontonkan sebagai pahlawan karena citranya sepanjang film begitu tenang dan peduli rakyat. Penggambaran itu menunjukkan titik ironis. Soeharto yang dinaikkan oleh rakyat, diturunkan pula oleh rakyat—serupa dengan apa yang pernah menimpa Soekarno. Sejarah mungkin tidak berulang, namun fenomenanya sering mengalami kemiripan.
Karena penokohan yang naratif itulah, “Djakarta 1966” dianggap sebagai film propaganda Orde Baru (Orba). Faktor yang mendukung anggapan tersebut ialah rumah produksi yang menaunginya, yaitu PT Produksi Film Negara (PPFN). Dilansir dari Cinema Poetica, “Djakarta 1966” adalah film yang dibiayai oleh negara dan diproduksi semasa Orba. Maka, kebenaran yang penonton saksikan adalah kebenaran versi Orba.
“Djakarta 1966” yang berkali-kali tayang di saluran televisi nasional mengisyaratkan bahwa media seperti itulah yang digunakan oleh pemerintah Orba dalam mendongengkan peristiwa Supersemar pada masyarakat. Meskipun pemerintah Orba mencoba mendikte rakyatnya dalam membaca masa lampau, namun bisakah mereka membeberkan pada publik mengenai kebenaran naskah orisinal Supersemar? Pertanyaan itu tidak menemukan jawabannya karena hingga kini, keberadaan arsip asli Supersemar masih menjadi misteri.
Jika Fresh Reader mempertanyakan isi Supersemar yang sebenarnya, maka “Djakarta 1966” bukanlah jawabannya. Dalam film ini, seluk-beluk Supersemar terasa remang-remang. Ide Supersemar pun diceritakan secara singkat. Ide itu datang dari saran tiga jenderal agar Soekarno mengeluarkan surat perintah pada Soeharto. Selanjutnya, pembahasan Supersemar hanya berputar pada teks yang didiskusikan berkali-kali, namun tak ada satu bahasan pun yang memperlihatkan isi Supersemar secara eksplisit.
Film ini juga menghadirkan ambiguitas lainnya, yaitu terlalu banyaknya dialog mahasiswa yang memecah-belah fokus. Dialog-dialog yang berloncatan dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya itu memunculkan tanda tanya, perjuangan mahasiswa seperti apakah yang berusaha disorot oleh film ini? Sayangnya, keberagaman konflik mahasiswa yang dijabarkan tidak diiringi dengan uraian yang jelas. Minimnya pengenalan tokoh-tokoh mahasiwa dalam film ini juga dapat membingungkan penonton dalam mencerna alur cerita.
Di luar kekurangannya, “Djakarta 1966” tetap menarik untuk dilihat sebagai wajah sejarah Supersemar. Genap 60 tahun sejak terjadinya Supersemar, peringatan ini mengajak kita untuk memandang sejarah secara lebih bijak. Hari ini, mungkin “Djakarta 1966” tidak lagi memuat unsur propaganda yang sekuat dulu, namun film itu menjadi pengingat bahwa cara kita memahami masa lalu kerap kali dipengaruhi oleh siapa yang menceritakan sejarah tersebut.
Keakuratan sejarah dalam “Djakarta 1966” memang simpang siur. Pertanyaan kita tentang naskah asli Supersemar masih belum terjawab, namun dengan terus mempertanyakannya, setidaknya kita dapat mempertajam nalar kritis kita agar tidak serta-merta menelan sejarah secara mentah-mentah.
Fresh Crew: Hukma Shabiyya/Magang
Editor Fresh: Nabila Rahma Hidayat/Suaka
